GAK BAHAYA TA,SUDAH "SETOR"TAPI SERTIPFIKAT BELUM JADI SAMPAI TAHUNAN
-Baca Juga
GAK BAHAYA TA,SUDAH "SETOR"TAPI SERTIPFIKAT BELUM JADI SAMPAI TAHUNAN
MALANGKAB,pojokkirimapro.com.Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Ketua Majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata dr. Ibnu Fadjar.Jum'at 17/5/2024 di Desa Jatiguwi sebagai langkah dalam memperjelas duduk perkara Gugatan perdata dr. Ibnu Fadjar.
Tampak hadir baik penggugat dan tergugat juga kuasanya.Penyerahan aset karena prestasi yang begitu gemilang sebagai penghargaan dari pemerintah daerah kepada dr.Ibnu akhirnya dirampas lagi oleh Pemkab.
Pengacara penggugat, Budi Arianto,S.H mengatakan "aneh sih sudah di berikan kok diminta lagi.Ibarat ludah terbuang dijilat kembali. Sebagaimana bukti yang kita milik, penyerahan tanah dan rumah oleh Pemkab, IMB untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni karena sebagian besar dari bambu/*gedek* dan lantai plesteran, semua yang membangun juga dr. Ibnu Fadjar" kata Budi Ariyanto.
Masih Budi Ariyanto kuasa penggugat “Gugatan hukum adalah hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang,kami persilahkan kalau akan ada upaya menempuh jalur hukum itu,”.Pada persidangan 22/5/2024 penempatan rumah di Jatiguwi memang sudah di berikan Bupati sebagaimana penyerahan tanah dan rumah dengan nomor 648/061/429.113/1997 yang bertandatangan basah dan setempel. Ini yang menjadi fakta kami,ada dasar baik dalam menempati hingga membangun rumah *bukan* kemauan klien kami sendiri yang tidak beralasan,termasuk juga bahwa pembebasan sewa dari pemerintah kabupaten Malang yang tertuang dalam SIP.
Dalam persidangan 22/5 dengan munculnya pertanyaan "Kenapa kok masih menempati rumah di Jatiguwi meskipun sudah pensiun? Karena sudah diserahkan oleh Pemkab sejak 1997 dan sudah didaftarkan ke Kementrian Agraris serta BPN Kanwil Propinsi Jatim.Kenapa waktu pindah tugas kok masih menempati rumah di Jatiguwi? Atas perintah Bupati waktu itu karena rumah dinas ditempat yang baru belum ada.Dan rumah di Jatiguwi atas saran Bupati waktu itu sudah diurus juga pengurusan sertifikat yang sampai sekarang tidak kunjung selesai. Dan bukti kepemilikan rumah permanen dari Pemkab Malang sudah ada di saya bahwa rumah itu milik saya" Ungkap Ibnu Fadjar.
Diberitakan sebelumnya,Pemkab Malang melakukan pengosongan Rumah di Jatiguwi Sumberpucung Malang (16/1/2024). Pemkab Malang yg dipimpin oleh sekda Norman dan Kasatpol PP Matondang melakukan pengusiran kepadai mantan Kepala Puskesmas Sumberpucung,dr Ibnu Fadjar,juga penggagas berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan SPK yang sekarang menjadi STIKES Kabupaten Malang. Dokter pemimpin Puskesmas Pembina yang membawahi 5 Kecamatan itu memimpin sejak 1971 hingga 1984 termasuk menjadi Direktur pertama RSUD Kepanjen yang sekarang menjadi RSUD Kanjuruhan.
Secara terpisah permasalahan ini muncul karena no petok juga sertifikat hak pakai no.1 tahun 1983 yang berbeda kata kepala desa Jatiguwi,Enggar Sri Wahyuningtyas setelah di lakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di halaman kantor desa.
“Permasalahannya adalah Rumah Dinas Dokter yang dikuasai dan ditempati oleh dr Ibnu adalah aset Pemkab Malang,berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomer 1 Tahun 1983".
Dikatakan, dr Ibnu Fadjar menempati rumdin itu sejak tahun 1973 hingga 1997 yang berarti sudah 24 tahun beraktivitas di tempat tersebut. Menurut UU Agraria jika telah ditempati lebih dari 20 tahun maka dapat diajukan Permohonan peningkatan Hak atas Tanah.
PERISTIWA