Cabor Di Kota Malang Menjerit Minimnya Anggaran Pembinaan,Ini Kata Kata KONI

Foto: Hadi Santoso,pengurus KONI Bidang Pembinaan Dan Prestasi (Binpres).

KOTA MALANG,pojokkirimapro.com.Nama besar Kota Malang saat ini dipertaruhkan,pasalnya sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) di bawah naungan KONI Kota Malang menyampaikan keluhan terkait minimnya dana pembinaan yang mereka terima dalam beberapa tahun terakhir. Selain besaran anggaran yang dinilai tidak merata, para pengurus cabor juga mempertanyakan transparansi dalam proses pembagiannya.

Keluhan ini muncul di tengah anggapan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebenarnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya untuk sektor olahraga, baik melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) maupun KONI Kota Malang.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini pada Tahun Anggaran (TA) 2023, Pemkot Malang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp10 miliar kepada KONI untuk pembinaan dan pengembangan cabor. Dana tersebut, setelah dikurangi operasional sekitar Rp2 miliar, menyisakan Rp8 miliar untuk dibagi ke 54 cabor. Secara matematis, jumlah ini seharusnya mengalir lebih dari Rp140 juta untuk setiap cabor, meskipun realisasinya berbeda.

Namun,pada TA 2024, anggaran yang dialokasikan melalui Disporapar tercatat sebesar Rp9,1 miliar, dan sebagian besar digunakan untuk pembinaan cabor. Beberapa pengurus cabor mengaku menerima dana pembinaan dalam jumlah kecil, bahkan ada yang mengaku tidak menerima sama sekali.

“Ada yang hanya menerima Rp15 juta, Rp25 juta, hingga Rp35 juta. Bahkan, ada cabor yang tidak mendapatkan dana sama sekali. Kami butuh transparansi,” ujar salah satu pengurus cabor yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, S.Pd., SE., M.Si., saat dikonfirmasi media ini menyatakan bahwa penentuan alokasi dana pembinaan berada di tangan KONI.

“Silakan ditanyakan ke KONI. Mereka yang mengetahui secara teknis alokasi ke tiap cabor,” tegas Baihaqi saat ditemui awak media.

Sementara itu,Ketua KONI Kota Malang R.Djoni Sujatmoko, melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres), Hadi, memberikan klarifikasi soal pembagian anggaran tersebut.Menurutnya, pembagian dana pembinaan memang tidak sama rata karena menggunakan skema alokasi proporsional berbasis prestasi.

“Anggaran tidak dibagi rata, karena kami sesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing cabor. Cabor yang berprestasi di Porprov sebelumnya, seperti balap sepeda, tentu dapat alokasi lebih besar,” jelas Hadi saat ditemui di Kantor KONI, Selasa (14/10/2025).

Ia menambahkan bahwa cabor-cabor baru yang belum masuk dalam perencanaan belum dapat menerima alokasi anggaran. Bahkan, menurutnya, cabor sepak bola (PSSI Kota Malang) tidak mendapatkan anggaran pembinaan karena adanya dugaan masalah internal di kepengurusannya.

Hadi juga mengakui bahwa keluhan cabor terkait sarana dan prasarana yang tidak sesuai spesifikasi bukan berada di bawah wewenang KONI.

“Itu ranahnya Dispora. Untuk TA 2024–2025, pengelolaan anggaran termasuk pengadaan alat dan bonus sudah sebagian besar dialihkan ke Dispora. KONI hanya mengelola dana operasional,” imbuhnya.

Terkait kasus diskualifikasi atlet anggar dan permasalahan bonus, KONI Kota Malang menyarankan agar media melakukan konfirmasi langsung ke Disporapar, karena hal tersebut merupakan bagian dari program yang tidak lagi ditangani KONI secara langsung.

Di sisi lain, KONI Kota Malang tetap mendorong semua cabor untuk meningkatkan prestasi agar bisa mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar di masa mendatang.

“Kami ingin semua cabor berprestasi agar bisa mengakses anggaran pembinaan secara maksimal. Dana yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencetak atlet-atlet berprestasi,” tegas Hadi.

Masyarakat, pemerhati olahraga, dan para pengurus cabor berharap agar ke depan pengelolaan dana hibah untuk olahraga dapat lebih transparan, akuntabel, dan merata. Terutama dalam menyambut berbagai ajang kompetisi tingkat provinsi hingga nasional, di mana pembinaan atlet menjadi kunci utama.

Permintaan akan kejelasan dan akuntabilitas anggaran pun semakin menguat, mengingat pentingnya sektor olahraga dalam membentuk karakter generasi muda dan membawa nama harum daerah di kancah nasional.(Tim).